Perkuat Implementasi 15 Program Aksi
Pekanbaru (bersinarnews.com) – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau, Maizar, bersama Kepala Bagian dan para Kepala Bidang melaksanakan rapat koordinasi bersama para Ketua Tim guna membahas pemenuhan tugas dan fungsi serta pembagian tugas strategis berdasarkan Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026, Senin (12/01)
Rapat yang berlangsung di lingkungan Kantor Wilayah Ditjenpas Riau tersebut secara khusus memfokuskan pembahasan pada poin 6 hingga poin 13 Program Aksi, yang berkaitan langsung dengan penguatan fungsi pemasyarakatan, pembinaan warga binaan, serta pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam arahannya, Kakanwil Maizar menegaskan pentingnya pemetaan peran dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap tim kerja agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif, terukur, dan tepat sasaran. Ia menekankan bahwa seluruh jajaran harus memahami substansi kebijakan serta mampu menerjemahkannya ke dalam langkah-langkah operasional di lapangan.
Adapun poin-poin yang menjadi fokus pembahasan meliputi upaya pemberantasan peredaran narkoba dan penipuan di Lapas dan Rutan, penanganan overcapacity dan overcrowding, penguatan kemandirian pangan warga binaan, pembangunan dapur sehat, pemasaran produk hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan, penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, pemanfaatan energi baru terbarukan, hingga pelaksanaan layanan kesehatan dan bakti sosial bagi masyarakat sekitar.
Melalui rapat ini, dilakukan pula pembagian tugas lintas bidang dan tim agar setiap program memiliki penanggung jawab yang jelas, sekaligus mendorong kolaborasi dan sinergi antarunit kerja. Hal ini dinilai penting untuk memastikan seluruh program aksi dapat diimplementasikan secara optimal dan berkelanjutan.
Rapat diakhiri dengan penegasan komitmen bersama seluruh jajaran Kanwil Ditjenpas Riau untuk mendukung penuh kebijakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta menjadikan Program Aksi Tahun 2026 sebagai pedoman kerja dalam mewujudkan pemasyarakatan yang berintegritas, humanis, dan berdampak nyata bagi masyarakat.(ill)
