Meranti (bersinarnews.com)- Menindaklanjuti keluhan masyarakat akibat seringnya pemadaman listrik bergilir di Kota Selatpanjang, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar rapat koordinasi bersama PLN. Rapat dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Sudandri, mewakili Bupati Meranti, berlangsung di Aula Kantor Bupati Selatpanjang, Sabtu (25/10/2025).
Rapat ini digelar setelah ratusan warga mendatangi Kantor ULP PLN Selatpanjang di Jalan Yos Sudarso pada Jumat (24/10) malam, untuk menuntut kejelasan atas kondisi pemadaman listrik yang tak kunjung berakhir.
Dalam rapat tersebut, Manager ULP PLN Selatpanjang, Dalie Priasmoro, menyampaikan permohonan maaf atas ketidakstabilan kelistrikan yang terjadi. Ia menjelaskan, gangguan utama disebabkan kerusakan pada tiga unit mesin pembangkit, sementara daya yang tersedia saat ini hanya sekitar 7,8 megawatt, dari kebutuhan normal 11–13,5 megawatt.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami sudah berkoordinasi dengan pimpinan dan Pemda. Ada sparepart mesin yang dipesan dari luar negeri dan sedang dalam proses. Estimasi kami, dalam 10 hari kerja listrik di Kepulauan Meranti kembali normal,” ujar Dalie.
Dalie menegaskan, jadwal pemadaman yang kerap berubah bukan karena unsur kesengajaan, melainkan upaya darurat menjaga stabilitas pasokan listrik di tengah keterbatasan daya.
Sebagai tambahan, dalam upaya percepatan menjelang 10 hari tersebut, sudah ada mesin yang akan dikirimkan dari Batam. Saat ini sedang dalam masa persiapan untuk pengiriman.
Sejumlah tokoh masyarakat turut menyampaikan aspirasi dalam forum tersebut. Hendrizal alias Bocang menegaskan agar pernyataan dan target PLN dibuat dalam bentuk tertulis.
“Kami minta komitmen itu dibuat resmi dan ditandatangani, supaya masyarakat punya pegangan,” katanya.
Sementara itu, H. Nazarudin menambahkan, masyarakat hanya ingin mendengar kepastian.
“Kami tidak mau tahu soal teknisnya, yang penting ada kepastian kapan listrik kembali normal,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sudandri menekankan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya, sekaligus wujud keseriusan Pemkab dalam mencari solusi.
Sebelumnya, Pemkab Meranti telah beberapa kali melakukan rapat dan koordinasi dengan pihak ULP PLN Selatpanjang. Terakhir pada Kamis (23/10/2025) yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Muzamil Baharudin.
“Hari ini tugas kita bersama merumuskan langkah konkret agar persoalan listrik di Meranti bisa segera teratasi. Hasil rapat ini akan kami laporkan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk dikawal,” jelasnya.
Dalam notulen yang disepakati, para peserta rapat menyadari pentingnya ketersediaan listrik yang memadai untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. PT PLN menyatakan empat poin komitmen bersama sebagai berikut:
1. PT. PLN siap untuk menekan angka gangguan dan lama pemadaman listrik di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan target maksimal 10 hari, sejak Notulen ini ditandatangani (25 Oktober 2025-03 November 2025).
2. PT. PLN harus meningkatkan transparansi informasi terkait gangguan dan/atau pemadaman melalui pengumuman di berbagai media (sesuai jadwal yang telah ditentukan).
3. PT. PLN akan membuat jadwal pemadaman dengan pola selama 12 jam sehari dalam siklus 6 jam sekali pemadaman pada titik yang telah ditentukan, sampai pada target penormalan kelistrikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
4. Akan dilakukan pertemuan lanjutan dengan pemangku kebijakan PT. PLN.
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam notulen rapat Komitmen Bersama, yang ditandatangani unsur Pemkab Kepulauan Meranti, Manajer ULP PLN Selatpanjang, Dalie Priasmoro dan peserta rapat lainnya.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Khalid Ali dan unsur Forkopimda lainnya. Hadir juga Ketua DPH LAMR Kepulauan Meranti, Afrizal Cik, para tokoh masyarakat, dan perwakilan ormas dan OKP. Termasuk unsur organisasi perangkat daerah, para camat dan jajaran serta pejabat lainnya.(Syahrul)
