Kuansing (bersinarnews.com)- Polda Riau, Pemprov Riau, Himbara dan Bulog menyatakan dukungan penuh terhadap program strategis nasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih (KMP) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Seperti diketahui, KMP dibentuk untuk memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
Dalam mendukung percepatan implementasi program tersebut, Polda Riau dan Pemprov Riau telah menyiapkan sejumlah langkah strategis yang fokus pada koordinasi lintas sektor dan penguatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dengan sinergi antara pemerintah, Polri, Himbara, Bulog dan masyarakat desa, diharapkan Koperasi Merah Putih dapat menjadi pilar utama dalam menggerakkan ekonomi desa, mengurangi kesenjangan, dan memperkuat ketahanan nasional di sektor ekonomi dan pangan,” ujar Wadir Intelkam Polda Riau AKBP Pangucap Priyo Soegito, dalam acara Dialog Khusus TVRI Riau, Oleh Intelkam Polda Riau, Rabu (3/9/2025).
Menurut AKBP Pangucap, sinergi itu bertujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan menyiapkan langkah konkret di lapangan dalam proses percepatan dan mitigasi terkait hambatan berjalannya koperasi.
Langkah ini sekaligus menjadi bentuk komitmen Polda Riau dan Pemprov Riau dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan, khususnya di tingkat akar rumput.
Sementara itu, Dirbinmas Polda Riau, Kombes Pol Eko Budhi Purworno menjelaskan, dalam konteks ini, Polda Riau melalui fungsi Binmas, Bhabinkamtibmas dan Intel Polri akan menjadi penggerak lapangan untuk mendampingi masyarakat dan memastikan koperasi berjalan sesuai ketentuan hukum dan kebutuhan lokal.
Ia menyampaikan bahwa Polda Riau siap mengamankan setiap proses pembentukan hingga operasional, hingga KMP berjalan sesuai dengan harapan.
“Kami akan antisipasi segala kemungkinan, mulai dari pencegahan premanisme berbagai macam bentuknya hingga penindakan mafia pangan yang dilakukan oleh satuan kerja di Polda dan Polres,” beber Kombes Pol Eko Budhi.
Agar KMP berjalan maksimal, pemerintah juga akan memberikan pendampingan dan pelatihan kepada para pengurus KMP.
Pelatihan itu mulai dari pengelolaan keuangan, manajemen bisnis hingga pemasaran.
“Sektor usaha KMP sangat luas, bisa saja di sektor pangan, perkebunan, Migas hingga kesehatan. Nantinya, pengurus KMP akan mendapat pelatihan sesuai sektor masing-masing,” ujar Ketua Tim Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dari Disperindagkop dan UKM Provinsi Riau, Mardalena.
Pelatihan itu kata Mardalena dilakukan sebelum pengurus KMP mengajukan modal ke Perbankan.
Dengan begitu, pengurus KMP telah lebih dahulu mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola modal yang didapatkan.
“Nantinya kami akan melakukan evaluasi seminggu sekali untuk mengetahui kendala yang dialami pengurus dalam menjalankan KMP,” ujar Mardalena.
Untuk menjalankan KMP tidak lepas dari tantangan. Sebab itu, seluruh pihak harus berperan aktif dalam mendukung KMP.
Polda Riau bersama Pemerintah Provinsi Riau dan stakeholder terkait mendukung penuh program pemerintah dalam pengembangan Koperasi Merah Putih sebagaimana diintruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dimana pemerintah memfasilitasi akses pembiayaan dari perbankan.
Koperasi Merah Putih juga perlu memahami potensi, tantangan, strategi serta infrastruktur pendukung dalam menjalankan Koperasi Merah Putih.
Ketua Tim Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Masyarakat dari Dinas PMD Dukcapil Provinsi Riau, Ramlan mengatakan KMP tak hanya dukungan dari Pemprov, melainkan juga Pemkab dan Pemko.
Dukungan tersebut direalisasikan dalam bentuk Perda atau Perbup agar ada payung hukum dalam melibatkan OPD di kabupaten dan kota.
“Dukungan ini tidak putus di tingkat provinsi, melainkan hingga OPD di tingkat Kabupaten dan Kota,” ujar Ramlan.
Selain Polda Riau dan Pemprov, Bulog juga turun tangan dalam mendukung KMP dengan menjamin penyerapan gabah, beras dan jagung yang dikelola oleh KMP.
Kepala Bulog Kanwil Riau Kepri Ismed Erlando mengatakan pihaknya juga siap menyiapkan bahan pangan untuk didistribusikan KMP.
“Tentunya KMP bergerak di sektor Rumah Pangan Kita (RPK) agar dapat menjadi mitra kami dalam mendistribusikan minyak goreng, beras SPHP dan juga kebutuhan pangan lainnya,” ujar Ismed.
Sementara terkait permodalan, Regional Head BRI Pekanbaru Triwidi Atmoko mengatakan, pihaknya akan mempermudah administrasi pencairan dana yang akan menjadi modal usaha KMP.
Namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh KMP.
“Adapun syaratnya, pengurus KMP tidak memiliki tunggakan bank atau lembaga pembiayaan lainnya hingga KMP harus membuat proposal bisnis usaha yang mendapat rekom dari pihak Pemkab. Untuk bunganya kami samakan dengan KUR, 6 persen,” ujarnya.(Safri/red)
