Pekanbaru (bersinarnews.com)— Persoalan penerimaan murid baru di SMA Negeri (SMAN) 15 Pekanbaru kembali menjadi sorotan. Sejumlah anak yang berdomisili di Kelurahan Sialangmunggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, disebut belum mendapatkan kesempatan bersekolah di sekolah negeri yang berada di wilayah tempat tinggal mereka.
SMAN 15 Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Cipta Karya, Kelurahan Sialangmunggu, setiap tahun disebut menghadapi persoalan serupa. Warga mempertanyakan masih adanya anak-anak tempatan yang tidak diterima, sementara sejumlah calon peserta didik dari luar wilayah Sialangmunggu justru dapat bersekolah di sekolah tersebut.
Kondisi itu kembali mencuat dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Padahal, kegiatan belajar mengajar telah berjalan sekitar 2,5 bulan, namun masih terdapat anak-anak di lingkungan sekitar sekolah yang disebut belum mendapatkan tempat untuk melanjutkan pendidikan tingkat SMA.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Sialangmunggu, Agus Eko, SE, berharap persoalan tersebut mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Riau, DPRD Riau, serta pihak terkait.
Agus meminta Plt Gubernur Riau SF Haryanto melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Erisman Yahya, MH, bersama DPRD Riau Komisi V yang membidangi kesejahteraan rakyat, khususnya pendidikan dan kebudayaan, serta Inspektorat, turun langsung melihat persoalan penerimaan murid baru di SMAN 15 Pekanbaru.
Menurutnya, pihak terkait perlu memanggil Kepala SMAN 15 Pekanbaru Siti Rohana, S.Pd., serta Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Basri, S.Ag., yang disebut sebagai Ketua Panitia SPMB Tahun Ajaran 2026, untuk memberikan penjelasan mengenai proses penerimaan peserta didik baru.
“Kami berharap ada hearing atau pertemuan bersama seluruh pihak terkait untuk mencari solusi. Jangan sampai setiap tahun persoalan yang sama kembali terjadi dan anak-anak tempatan menjadi korban,” ujar Agus.
Hal senada disampaikan Sekda LIRA Kota Pekanbaru, Jefrizal. Bersama sejumlah tokoh masyarakat, Ketua LPM Sialangmunggu dan awak media Bersinar.news.com, ia turut mencoba mencari solusi atas persoalan tersebut pada Kamis (20/8).
Menurut Jefrizal, persoalan pendidikan anak-anak yang tinggal di sekitar SMAN 15 Pekanbaru harus menjadi perhatian bersama. Anak-anak yang berdomisili dekat dengan sekolah semestinya memperoleh kesempatan yang adil untuk melanjutkan pendidikan di lingkungan tempat tinggalnya sesuai ketentuan SPMB yang berlaku.
“Ini menyangkut masa depan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Jangan sampai setiap tahun orang tua dan tokoh masyarakat harus kembali memperjuangkan hal yang sama,” ujarnya.
Warga juga berharap persoalan tersebut tidak terus menjadi polemik tahunan. Mereka meminta pihak sekolah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB dan meningkatkan komunikasi dengan masyarakat sekitar.
Selain persoalan penerimaan murid, tokoh masyarakat juga mendorong Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Riau mempertimbangkan pembangunan sekolah menengah atas negeri baru di kawasan Sialangmunggu.
Usulan tersebut dinilai penting mengingat pertumbuhan penduduk di kawasan tersebut terus meningkat. Ketersediaan daya tampung sekolah yang memadai dinilai menjadi salah satu solusi jangka panjang agar persoalan keterbatasan akses pendidikan tidak terus berulang.
Sejumlah tokoh masyarakat Kelurahan Sialangmunggu menilai persoalan penerimaan siswa di SMAN 15 Pekanbaru hampir setiap tahun menjadi keluhan warga. Karena itu, mereka berharap pihak sekolah bersama pemerintah dapat melakukan pembenahan secara menyeluruh.
Warga juga meminta agar pelaksanaan SPMB dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan persepsi adanya ketidakadilan di tengah masyarakat.
“Harapan kami sederhana, anak-anak yang tinggal di sekitar sekolah juga memiliki kesempatan yang adil untuk mendapatkan pendidikan. Jangan sampai persoalan ini terus berulang setiap tahun,” ujar salah seorang tokoh masyarakat.
Masyarakat Sialangmunggu berharap persoalan SPMB 2026 dapat segera dicarikan solusi. Mereka juga mendorong pemerintah memastikan ketersediaan daya tampung SMA negeri sebanding dengan pertumbuhan penduduk, sehingga tidak ada lagi anak usia sekolah yang terpaksa kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan.(Jheff)
